Ketentuan BPR

Sebagai respons terhadap keluhan berbagai pihak, mengenai sulitnya mencari peraturan perundang-undangan terkait dengan usaha Bank Perkreditan Rakyat, maka saya membuat kumpulan peraturan yang sekiranya terkait dengan BPR. Pada bagian ini terdapat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), baik ketentuan kelembagaan, kegiatan usaha, prinsip kehati-hatian dan lainnya.

KELEMBAGAAN & KEGIATAN USAHA BPR

1. Bank Perkreditan Rakyat

2. Transformasi Bank Kredit Desa yang Diberikan Status BPR

  • POJK no 10/POJK.03/2016 Pemenuhan Ketentuan BPR dan Transformasi Bank Kredit Desa yang Diberikan Status BPR [read/download]
  • SEOJK no 19/SEOJK.03/2016 Pemenuhan Ketentuan BPR dan Transformasi Bank Kredit Desa yang Diberikan Status BPR [read/download]

 3. Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti

4. Sertifikasi Direktur dan Komisaris

5. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)

  • POJK no 27/POJK.03/2016 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan [read/download]
  • Penjelasan POJK no 27/POJK.03/2016 [read/download]
  • SE no 39/SEOJK.03/2016 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan [read/download] [Lamp]
  • POJK no 34/POJK.03/2018 Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan [read/download]
  • SEOJK no 09/SEOJK.03/2019 Penilaian Kembali Pihak Utama Bank [read/download]

6. Izin Pedagang Valuta Asing

  • SE no 9/38/DPBPR, 28 des 2007 Tata Cara Perizinan dan Pelaporan BPR dan BPRS yang Melakukan Kegiatan sebagai Pedagang Valuta Asing [ read/download ] dan lampiran [ read/download ]

7. Pungutan oleh OJK

  • PP no 11/2014 Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan [read/download]

8. Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan BPR/BPRS

  • POJK nomor 21/POJK.03/2019 Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan BPR/BPS [ read/download  ]

PRINSIP KEHATI-HATIAN, KESEHATAN BANK & PEMERIKSAAN

1. Perlindungan Konsumen, Literasi & Inklusi Keuangan

  • POJK no 1/POJK.07/2013 Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan [read/download]
  • SE no 2/SEOJK.07/2014 Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen [read/download]
  • SE no 1/SEOJK.07/2014 Pelaksanaan Edukasi dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan kpd Konsumen dan/atau Masyarakat [read/download]
  • SE no 12/SEOJK.07/2014 Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan [read/download]
  • SE no 13/SEOJK.07/2014 Perjanjian Baku [read/download]
  • POJK no 76/POJK.07/2016 Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan [read/download] [Penjelasan]
  • SEOJK no 30/SEOJK.07/2017 Literasi Keuangan [read/download] [Lamp I] [Lamp II] [Lamp III] [Lamp IV]
  • SEOJK no 31/SEOJK.07/2017 Inklusi Keuangan [read/download] [Lamp I] [Lamp II] [Lamp III]
  • POJK no 18/POJK.07/2018 Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan [read/download]
  • SEOJK no 17/SEOJK.07/2018 Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan [read/download]

2. Tata Kelola BPR

3. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

  • POJK no 5/POJK.03/2015 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat [read/download]
  • SE OJK no 8/SEOJK.03/2016 KPMM [read/download] [Lamp 1]  [Lamp 2]
  • SE OJK no 24/SEOJK.03/2019 Perubahan atas SEOJK no 8/SEOJK.03/2016 KPMM [read/download]
  • POJK no 26/POJK.03/2015 KPMM Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan [read/download]

4. Manajemen Risiko bagi BPR

  • POJK no 13/POJK.03/2015 Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR [read/download]
  • SEOJK no 1/SEOJK.03/2019 Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR [read/download]

5. Batas Maksimum Pemberian Kredit

6. Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan

  • PBI no 11/20/PBI/2009 Tindak Lanjut terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Pengawasan Khusus [ read/download ]
  • SE no 11/19/DKBU, 31 juli 2009 Ketentuan Pelaksanaan PBI no. 11/20/PBI/2009. [ read/download]
  • POJK no 19/POJK.03/2017 Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR/BPRS [read/download] Penjelasannya [read/download]
  • SE no 56/SEOJK.03/2017 Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR/BPRS [read/download]
  • POJK no 43/POJK.03/2017 Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Bank [read/download]
  • POJK no 32/POJK.03/2019 Perubahan atas POJK no 19/POJK.03/2017 ttg Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS [read/download]

7. Kualitas Aktiva Produktif

  • PBI no 8/19/PBI/2006 Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif [ read/download ]
  • PBI no 13/26/PBI/2011 Perubahan atas PBI no  8/19/PBI/2006, tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif [ read/download]
  • POJK no 33/POJK.03/2018 Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif [read/download]

8. Pedoman Kebijakan Perkreditan

  • SE nomor 14/26/DKBU, 19 september 2012 Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan bagi Bank Perkreditan Rakyat [ read/download ]
  • Lampiran SE no 14/26/DKBU [ read/download ]

9. Pedoman Akuntansi BPR

  • SE OJK no 40/SEOJK.03/2017 Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan BPR [read/download]
  • Pedoman Akuntansi BPR [ read/download ]

10. Laporan Bulanan

11. Transparansi Kondisi Keuangan

  • POJK  no 48/POJK.03/2017  Transparansi Kondisi Keuangan BPR [read/download]
  • SE OJK no 39/SEOJK.03/2017 Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi [read/download] [Lamp]
  • SE OJK no 16/SEOJK.03/2019 Perubahan SE OJK no 39/SEOJK.03/2019 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi [read/download]

12. Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK-OJK)

13. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

  • SK Dir. No.30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan BPR [read/download]
  • Kodifikasi PBI Kelembagaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank [read/download]

14. Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan & Pelatihan

  • POJK no 47/POJK.03/2017 Penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan untuk Pengembangan SDM BPR [read/download] penjelasannya [read/download]

15. Rencana Bisnis

16. Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi

  • POJK no 75/POJK.03/2016 Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi BPR/BPRS [read/download]
  • SEOJK no 15/SEOJK.03/2017 Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi BPR/BPRS [read/download] [Lamp I] [Lamp II]

17. Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan KAP

  • POJK no 13/POJK.03/2017 Penggunaan Jasa AP dan KAP [read/download]
  • SEOJK no 36/SEOJK.03/2017 Tatacara Penggunaan Jasa AP dan KAP [read/download] [Lamp]

 18. Pemeriksaan Bank

 19. Perlakuan Khusus

  • POJK no 45/POJK.03/2017 Perlakuan Khusus Kredit pada Daerah Bencana [read/download]

 20. Keuangan Berkelanjutan

 21. Sistem Pelaporan Terintegrasi

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME

1.Undang-Undang

  • UU no 8/2010 ttg Pencegahan dan Pemberantasan TPPU [read/download]
  • UU no 9/2013 ttg Pencegahan dan Pemberantasan TP Pendanaan Terorisme [read/download]

2. Peraturan Pemerintah

  • PP no 43/2015 ttg Pihak Pelapor  [read/download]
  • PP no 2/2016 ttg Tatacara Penyampaian Informasi dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU [read/download]

3. Peraturan dan Surat Edaran Otoritas Jasa keuangan

  • POJK no 12/POJK.01/2017 ttg Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan [read/download] [Penjelasan]
  • SE no 32/SEOJK.03/2017 ttg Penerapan APU & PPT di Sektor Perbankan [read/download] [Lamp]
  • POJK no 23/POJK.01/2019 ttg Perubahan atas POJK no 12/POJK.01/2017 ttg Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan [read/download]

4. Peraturan Kepala PPATK

  • Perka No PER-09/1.02.2/PPATK/09/12 ttg Tatacara Penyampaian LTKM dan LTKT [read/download] [Lamp_1] [Lamp_2] [Lamp_3]
  • Perka No PER-14/1.02/PPATK/11/14 ttg Pengenaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan [read/download]
  • Perka No PER-02/1.02/PPATK/02/15 ttg Kategori Penguna Jasa Berpotensi Melakukan TPPU [read/download]

5. Surat Edaran PPATK

  • Surat No S-66/1.02.3/PPATK/03/15 ttg Penolakan Hubungan Usaha dg Orang/Korporasi yang terdaftar dalam TTOT [read/download]
  • Surat No SE-03/1.02/PPATK/05/15 ttg Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan [read/download]
  • Surat Edaran no 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korposasi yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris [read/download]

KETENTUAN LAINNYA

1. Pajak Bunga Simpanan

  • PP no 131/2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Tabungan dan Deposito [read/download]

2. Pengakuan Biaya

  • PMK no 81/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009 ttg Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan sebagai Biaya [read/download]
  • PMK no 219/PMK.011/2012 tanggal 21 Desember 2012 ttg Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 81/PMK.03/2009 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan sebagai Biaya [read/download]
  • PMK no 02/PMK.03/2010 ttg Biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto [read/download]
  • PMK no 105/PMK.03/2009 ttg Piutang yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih [read/download]

  3. Penjaminan Simpanan

  4. Pajak Penghasilan 

  • PMK no 101/PMK.010/2016 ttg Penyesuaian PTKP [read/download]
  • PMK no 102/PMK.010/2016 ttg Penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaanDari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap Lainnya yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan [read/download]
  • Peraturan Dirjen Pajak no PER-16/PJ/2016 ttg Pedoman Teknis Tatacara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh ps 21 [read/download]

  5. Pelaporan EOI – DJP 

  • UU RI no 9 tahun 2017 ttg Penetapan-Peraturan-Pemerintah-Pengganti-UU-No.-1-Tahun-2017-tentang-Akses-Informasi-Keuangan-Untuk-Kepentingan-Perpajakan-Menjadi-Undang-Undang [read/download]
  • PMK no 70/PMK.03/2017 ttg Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan [read/download]
  • PMK no 19/PMK.03/2018 ttg Perubahan PMK no 70/PMK.03/2017 ttg Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan [read/download]

  6. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)

  • Peraturan Menteri Agraria no 22 tahun 2017 ttg Penetapan Batas Waktu Penggunaan SKMHT untuk Menjamin Pelunasan Kredit Tertentu [read/download]

  7. Struktur dan Skala Upah

  • Peraturan Menteri Ketenagakerjaan no 1 tahun 2017 ttg Struktur dan Skala Upah [read/download]

  8. Hak Tanggungan

  • UU no 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan [read/download]
  • Permen no 22 tahun 2017 Penetapan Batas Waktu PenggunaanSurat Kuasa Membebankan Hak Tanggunganuntuk Menjamin Pelunasan Kredit Tertentu [read/download]